sebutkanciri dominan budaya politik Indonesia. Posted by tati on Friday, April 4, 2014 Labels: PKn. ciri dominan yang terdapat pada budaya politik Indonesia yaitu sebagai berikut. a. Hirarki yang tegar/ketat. Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia pada. dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini
0% found this document useful 0 votes6K views13 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsPPTX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes6K views13 pagesKomponen-Komponen Budaya PolitikJump to Page You are on page 1of 13 You're Reading a Free Preview Pages 6 to 12 are not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
Jakarta - . Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.
Sebutkan Komponen Komponen Budaya Politik – Budaya politik merupakan bentuk dari budaya yang menyangkut proses dan perilaku politik yang terjadi di sebuah masyarakat. Komponen-komponen budaya politik adalah hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kinerja politik dan kebijakan pemerintah. Komponen-komponen ini meliputi ideologi, sistem nilai, norma-norma, institusi politik, kebijakan publik, dan tingkat partisipasi masyarakat. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. Ideologi mencakup konsep tentang hak dan kewajiban, pembagian kekuasaan, dan peran pemerintah. Ideologi ini juga berhubungan dengan bagaimana suatu masyarakat memandang kepentingan kolektif dan pengembangan ekonomi dan sosial. Sistem nilai adalah pandangan yang menyatakan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, dalam suatu masyarakat. Sistem nilai ini menentukan bagaimana orang berperilaku dan bagaimana orang menanggapi tindakan dan kebijakan politik. Norma-norma adalah aturan-aturan atau standar yang diterapkan oleh masyarakat untuk memastikan perilaku yang dianggap cocok dan benar. Norma-norma ini menetapkan harapan dan tuntutan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. Institusi politik adalah struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. Institusi politik meliputi pemilihan, partai politik, parlemen, dan pengadilan. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai hal, mulai dari pajak hingga pelayanan kesehatan. Tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan proses politik. Tingkat partisipasi masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan, kemampuan berbicara dalam bahasa politik, dan keterlibatan dalam organisasi politik. Komponen-komponen budaya politik ini berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjamin adil, dan menciptakan tata kelola yang baik. Mereka membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan menjaga agar proses politik berjalan dengan baik. Komponen-komponen ini juga membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat dan menciptakan tata kelola yang baik. Penjelasan Lengkap Sebutkan Komponen Komponen Budaya Politik1. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. 2. Sistem nilai adalah pandangan yang menyatakan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, dalam suatu masyarakat. 3. Norma-norma adalah aturan-aturan atau standar yang diterapkan oleh masyarakat untuk memastikan perilaku yang dianggap cocok dan benar. 4. Institusi politik adalah struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. 5. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 6. Tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan proses politik. 7. Komponen-komponen budaya politik berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjamin adil, dan menciptakan tata kelola yang baik. Penjelasan Lengkap Sebutkan Komponen Komponen Budaya Politik 1. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. Ideologi adalah bagian penting dari komponen budaya politik suatu negara. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. Ideologi dapat menjadi bagian dari budaya politik suatu negara karena ia menentukan cara negara beroperasi. Ideologi dapat diturunkan dari mitos, sejarah, dan budaya yang lama dari suatu tempat. Ideologi berfungsi sebagai cara untuk memahami nilai-nilai dan tujuan dalam politik. Ideologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah yang akan diambil oleh suatu negara dan untuk membentuk kebijakan politik. Ideologi dapat menjadi penentu bagi orang-orang untuk memilih partai politik yang mereka dukung dan juga mempengaruhi pemilih untuk memilih pemimpin yang mereka anggap layak. Selain ideologi, komponen lain dalam budaya politik adalah sistem politik. Sistem politik menentukan bagaimana suatu negara diatur, apa yang diperbolehkan dan dilarang, dan bagaimana keputusan politik dibuat. Sistem politik dapat berbeda di antara berbagai negara. Beberapa contoh sistem politik yang berbeda adalah sistem parlementer, presidensial, konstitusional, dan monarki. Kebijakan politik juga merupakan komponen penting dalam budaya politik. Kebijakan politik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan politik dapat berupa kebijakan fiskal, kebijakan negara, kebijakan hak asasi manusia, kebijakan luar negeri, dan lain-lain. Kebijakan politik dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan, tingkat keadilan, dan kualitas hidup rakyat. Selain ideologi, sistem politik, dan kebijakan politik, komponen lain dalam budaya politik adalah partai politik. Partai politik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mempengaruhi politik suatu negara. Partai politik biasanya berusaha untuk memenangkan pemilihan, memperoleh kekuasaan, dan mempromosikan pandangan mereka. Partai politik juga dapat mempengaruhi orang-orang untuk memilih calon yang mereka dukung. Komponen-komponen budaya politik lainnya adalah kewarganegaraan, kebudayaan, dan hak politik. Kewarganegaraan mengacu pada hak-hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh warga dari suatu negara. Kebudayaan adalah bagian dari budaya politik yang merupakan sistem nilai dan norma yang diterapkan oleh suatu negara. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik. Secara keseluruhan, ideologi, sistem politik, kebijakan politik, partai politik, kewarganegaraan, kebudayaan, dan hak politik adalah komponen penting yang membentuk budaya politik suatu negara. Ideologi adalah pandangan yang menyatakan nilai-nilai dan tujuan yang menjadi dasar bagi politik suatu negara. Ideologi ini dapat mempengaruhi cara negara beroperasi, cara orang memilih partai politik, dan juga cara pembuatan kebijakan. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk membentuk budaya politik suatu negara. 2. Sistem nilai adalah pandangan yang menyatakan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, dalam suatu masyarakat. Sistem nilai adalah salah satu komponen penting dalam budaya politik. Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dan berperilaku satu sama lain, juga bagaimana mereka menyikapi berbagai isu politik. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang dipelajari, diajarkan, dan didukung oleh masyarakat akan membantu menentukan apa yang terjadi dalam dunia politik. Nilai-nilai ini dapat berupa nilai-nilai moral, budaya, atau politik. Misalnya, masyarakat dapat mengajarkan bahwa itu adalah baik untuk menghormati dan mematuhi hukum, atau bahwa adalah benar untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Nilai-nilai ini dapat dikomunikasikan melalui berbagai cara, termasuk pendidikan formal, media, dan kebudayaan. Pendidikan formal dapat membantu menyebarkan nilai-nilai politik melalui cara mengajar tentang hukum, hak asasi manusia, dan lainnya. Media, seperti televisi, radio, dan media daring, juga dapat menyebarkan dan mempromosikan nilai-nilai politik. Kebudayaan juga dapat berperan penting dalam penyebaran nilai-nilai politik, misalnya dengan bercerita tentang bagaimana nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk membuat keputusan dan berperilaku. Mereka dapat bergantung pada nilai-nilai untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam situasi tertentu. Misalnya, jika suatu masyarakat mengajarkan bahwa menghormati hak asasi manusia adalah benar, maka mereka mungkin akan menolak tindakan politik yang melanggar hak-hak tersebut. Namun, nilai-nilai ini dapat berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Nilai-nilai moral, budaya, dan politik dapat berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini berarti bahwa nilai-nilai yang dihargai oleh satu generasi mungkin tidak lagi relevan atau bermanfaat bagi generasi berikutnya. Untuk ini, penting bagi masyarakat untuk terus beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai dan menyesuaikan pendekatan mereka terhadap masalah politik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Kesimpulannya, mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai politik yang ada di sebuah masyarakat sangat penting untuk memahami bagaimana masalah politik dipengaruhi oleh masyarakat. Nilai-nilai ini dapat berubah seiring waktu, dan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai politik, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi isu-isu politik dan membuat keputusan yang tepat. 3. Norma-norma adalah aturan-aturan atau standar yang diterapkan oleh masyarakat untuk memastikan perilaku yang dianggap cocok dan benar. Norma-norma adalah aspek penting dari budaya politik. Norma-norma budaya politik adalah aturan-aturan atau standar perilaku yang diterapkan oleh masyarakat untuk memastikan perilaku yang dianggap cocok dan benar. Norma-norma budaya politik dapat bervariasi dalam konteks yang berbeda, karena budaya politik masyarakat dapat bervariasi. Norma-norma budaya politik meliputi berbagai aspek, seperti bagaimana masyarakat bersikap terhadap kekuasaan, bagaimana mereka berinteraksi dengan pemerintah, dan bagaimana mereka bertindak dalam konteks politik. Norma-norma budaya politik dapat berkisar dari perilaku yang dianggap tepat, seperti kepatuhan terhadap hukum, hingga perilaku yang dianggap tidak tepat, seperti penyalahgunaan kekuasaan. Norma-norma budaya politik dapat didefinisikan sebagai standar perilaku yang diterima oleh masyarakat, seperti memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang dalam proses pembuatan keputusan, menghormati hak asasi manusia, dan menghormati hak pemerintah untuk mengambil keputusan. Norma-norma budaya politik juga dapat didefinisikan sebagai standar perilaku yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat, seperti menghormati hak-hak lain, menghormati hak asasi manusia, melindungi minoritas, dan menghormati hak-hak warga negara. Norma-norma budaya politik juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain. Misalnya, sebagian besar masyarakat menghormati hak-hak minoritas, mematuhi hukum, dan berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang dianggap tepat. Norma-norma budaya politik juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat dan mengevaluasi perilaku politik, seperti menghormati hak asasi manusia dan melindungi minoritas. Dalam budaya politik, norma-norma adalah standar perilaku yang diterapkan oleh masyarakat untuk menjamin bahwa perilaku yang dianggap baik dan benar akan terus berlangsung. Norma-norma budaya politik penting untuk menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dijaga, dan bahwa minoritas memiliki akses yang adil dan efektif terhadap proses politik. Norma-norma budaya politik juga penting untuk menjamin bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dijaga, dan bahwa proses politik berjalan secara adil dan efektif. 4. Institusi politik adalah struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. Institusi politik adalah salah satu aspek penting dalam budaya politik suatu negara. Institusi melibatkan struktur yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. Struktur ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Institusi politik juga mencakup proses yang digunakan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat peraturan atau undang-undang. Ini meliputi parlemen, dewan legislatif, dewan rakyat, dan badan legislatif lainnya. Lembaga ini dapat dikendalikan oleh partai politik atau oleh rakyat secara langsung melaluipemilihan. Ini dapat mengubah dan membuat undang-undang baru untuk mengatur berbagai aspek kehidupan politik suatu negara. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Ini meliputi badan eksekutif seperti presiden, perdana menteri, dan menteri lainnya. Ini memiliki wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan legislatif dan membuat putusan tentang bagaimana mereka akan diterapkan. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah undang-undang telah dilanggar. Ini meliputi pengadilan, hakim, dan pengadilan lainnya. Ini bertanggung jawab untuk memutuskan apakah seseorang telah melanggar undang-undang atau tidak dan memberikan hukuman yang sesuai. Selain lembaga-lembaga ini, institusi politik juga mencakup proses-proses yang digunakan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Proses ini meliputi pembuatan kebijakan, pembuatan keputusan, pembuatan undang-undang, pemilihan, dan pembuatan keputusan politik. Proses ini menentukan bagaimana kebijakan akan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi di suatu negara. Institusi politik adalah komponen penting dari budaya politik suatu negara. Ini meliputi struktur dan proses yang digunakan untuk menentukan dan mengelola kebijakan politik suatu negara. Struktur ini meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Proses ini meliputi pembuatan kebijakan, pembuatan keputusan, pembuatan undang-undang, pemilihan, dan pembuatan keputusan politik. Institusi politik memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengelolaan budaya politik suatu negara dan membantu dalam meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas politik suatu negara. 5. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah komponen penting dari budaya politik. Kebijakan publik mencakup berbagai peraturan, prosedur, dan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik ini dapat berkisar dari kompleksitas yang cukup luas, mulai dari yang bersifat kebijakan makro misalnya, peraturan dan regulasi tentang perdagangan internasional hingga yang bersifat mikro misalnya, program pendidikan khusus di sekolah. Kebijakan publik juga dapat mencakup kebijakan yang berfokus pada satu tingkat pemerintahan tertentu atau yang melibatkan lebih dari satu tingkat pemerintahan. Kebijakan publik juga berperan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap masalah yang dihadapi. Kebijakan publik dapat berupa langkah-langkah yang diambil untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Misalnya, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mengatur bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi tentang isu-isu yang dihadapi dan bagaimana mereka dapat memengaruhi keputusan pemerintah. Kebijakan publik juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi untuk membuat keputusan yang tepat. Kebijakan publik juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mengatur bagaimana organisasi pemerintah, seperti kementerian, dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik juga mencakup berbagai program yang dapat membantu masyarakat yang terkena dampak dari masalah yang dihadapi. Misalnya, pemerintah dapat mengadopsi program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan finansial. Kebijakan publik juga berperan penting dalam mengatur bagaimana pemerintah bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai peraturan yang mengatur bagaimana pemerintah dapat bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peraturan ini dapat berupa aturan tentang bagaimana pemerintah harus mengumpulkan data, melakukan investasi, dan mengelola anggaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan publik juga mencakup berbagai program yang dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Program-program ini dapat berupa program bantuan finansial, pelatihan keterampilan, dan pelayanan lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan yang mereka miliki. Dalam kesimpulannya, kebijakan publik adalah salah satu komponen penting budaya politik. Kebijakan publik mencakup berbagai peraturan, prosedur, dan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik juga mencakup berbagai program yang dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kebijakan publik juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana pemerintah bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 6. Tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan proses politik. Tingkat partisipasi masyarakat adalah komponen penting dalam budaya politik, yang mengacu pada tingkat partisipasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan dan proses politik. Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai upaya orang-orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka. Partisipasi masyarakat dapat berupa berbagai bentuk aktivitas, termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, mengajukan tuntutan politik kepada pemerintah, mengubah undang-undang, mengadakan demonstrasi, mengajukan petisi, berpartisipasi dalam pemungutan suara, dan membentuk kelompok-kelompok advokasi. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam proses demokrasi, karena memberi masyarakat kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena memberi masyarakat kesempatan untuk memberikan masukan dan mengajukan usulan untuk memperbaiki proses politik. Partisipasi masyarakat juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Pertama, partisipasi masyarakat dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan memberikan masyarakat kesempatan untuk mengajukan usulan dan saran tentang cara menyelesaikannya. Kedua, partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan atmosfer politik yang lebih baik, karena memberi masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketiga, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Hal ini karena partisipasi masyarakat memberi masyarakat kesempatan untuk memberikan masukan dan usulan untuk memperbaiki proses politik. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk proses demokrasi, tetapi juga penting untuk kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberi mereka kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Partisipasi masyarakat juga dapat membantu mendidik masyarakat tentang pentingnya proses demokrasi dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam budaya politik, karena memberi masyarakat kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan proses politik. Partisipasi masyarakat dapat membantu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. 7. Komponen-komponen budaya politik berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjamin adil, dan menciptakan tata kelola yang baik. Komponen budaya politik adalah elemen-elemen yang membentuk budaya politik di suatu daerah. Komponen ini berkontribusi untuk menciptakan identitas, nilai-nilai, dan sikap yang menentukan cara masyarakat di suatu daerah berinteraksi dengan pemerintah dan dengan satu sama lain. Komponen budaya politik terdiri dari banyak elemen, termasuk ideologi politik, konstruksi identitas, partisipasi politik, representasi politik, kebijakan publik, dan pengadilan. Ideologi politik adalah prinsip-prinsip yang mendasari sikap politik suatu masyarakat. Ini mencakup pandangan tentang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah politik dan bagaimana masyarakat harus berinteraksi dengan pemerintah. Konstruksi identitas mencakup kesadaran masyarakat tentang bagaimana ia terlibat dalam politik. Ini termasuk memahami bagaimana pilihan politik, hak-hak, dan tanggung jawab masyarakat berkontribusi terhadap budaya politik. Partisipasi politik melibatkan orang-orang yang mengambil bagian dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa berupa partisipasi aktif dalam pemilihan umum, membuat petisi, mengajukan amar putusan, atau menyampaikan pandangan kepada pemerintah melalui media sosial. Representasi politik mencakup proses pemilihan wakil pemerintah yang bertanggung jawab untuk mewakili suara rakyat. Representasi ini mencakup pemilihan legislatif, eksekutif, dan pengadilan. Kebijakan publik merupakan cara pemerintah mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Pengadilan adalah tempat di mana rakyat dapat mengajukan tuntutan hukum dan menggugat tindakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Komponen-komponen budaya politik berfungsi untuk menyatukan masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan bersama, menjamin adil, dan menciptakan tata kelola yang baik. Dengan memahami dan membangun hubungan dengan komponen budaya politik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan berkontribusi pada pembuatan kebijakan. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan menerapkan tata kelola yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, budaya politik dapat membantu masyarakat untuk membangun identitas dan nilai-nilai yang mengarah pada peningkatan partisipasi politik dan tata kelola yang baik.
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) vital untuk pertahanan negara. Meski Indonesia resmi menjadi negara yang berdaulat sejak 17 Agustus 1945, bukan berarti ancaman terhadap integrasi nasional berhenti begitu saja. Oleh sebab itu, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) dimandatkan kepada seluruh
Komponen-Komponen Budaya Politik Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik dinamika politik dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur. Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif cognitive orientations dan orientasi afektif affective oreintatations. Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut. Orientasi kognitif yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya. Orientasi evaluatif yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
b budaya politik toleransi 9. sebutkan tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya. Jwb : a. parokial b. subjek / kaula c. partisipan 10. sebutkan tipe - tipe budaya politik.berdasarkan sikap dan perubahan Jwb : a. sikap mental absolut b. sikap mental akomodatif tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap
Pengertian Budaya Politik dapat diartikan sebagai salah satu unsur budaya Nasional bangsa. Adanya budaya politik dapat menjadi acuan peran warga negara dalam bangsa tersebut. Budaya politik juga dijadikan suatu sikap, perasaan, pengetahuan dan penilain warga terhadap politik yang berjalan. Adanya kesesuaian antara budaya politik dan kehidupan politik akan menjadikan warga lebih paham tentang budaya politik. Definisi Umum Budaya PolitikDefinisi Budaya Politik Menurut AhliKomponen Orientasi Politika. Orientasi Kognitifb. Orientasi afektifc. Orientasi EvaluatifTipe-Tipe Budaya Politika. Budaya politik parokialb. Budaya politik Subjekc. Budaya poitik pasrtisipanCiri-Ciri Budaya Politik Indonesia Definisi Umum Budaya Politik Pengertian Umum dari budaya politik yaitu budaya yang dapat dijadikan landasan dalam bersistem politik warga negara. Dengan adanya budaya politik bisa memberikan ancaun peran dirinya dalam suatu bangsa. Budaya politik juga memberikan warna dan jiwa politik warga negara. Para sarjana politik juga sudah berusaha untuk merumuskan definisi atau pengertian dari budaya politik. Pengertian lebih lanjut akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Berikut ini beberapa makna Menurut Ahli dari budaya politik Kay Lawson 1988 Budaya politik adalah seluruh nilai yang terdapat pada politik suatu negara ada di satu perangkat tersebut. Gabriel lamond Sindney Verba 1966 Budaya politik mempunyai peranan warga negara, sikap orientasi pada sistem politik dan berbagai ragam bagian politik. Austis Raney 1996 Budaya politik merupakan suatu orientasi yang tertuju pada objek-objek politik terhadap peran pemerintahan yang telah dipegang secara bersamaan. Larry Diamod Pengertian Budaya Politik yaitu ide-ide, keyakinan, sentimen, sikap dan juga evaluasi warga negara terhdap politik yang sedang berjalan dalam negera tersebut. Tidak hanya warga negara secara kelompok tapi juga peranan individu pada sistem politik tersebut. Mohctar Masoed dan Colin Mc Adrews 2000 Budaya politik yaitu peran warga atau masyarakat dalam dunia politik dan kehidupan politik suatu bangsa. Alan R. Ball 1963 Budaya politik yaitu adanya komponen yang barasal dari kepercayaan, sikap, emosi dan juga nilai-nilai masyarakat yang terkait dengan isu-isu politik dan sistem politik. Dari berbagai pendapat ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya politik yaitu budaya yang memberikan gambaran mengenai politik suatu negara secara keseluruhan. Adanya budaya politik dapat di lihat dari sikap, pengetahuan, nilai dan keyakinan warga negara terhadap politik suatu bangsa. Dengan begitu budaya politik tidak dapat dilihat secara aktual tapi nonaktual. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan budaya politik yaitu objek pembicaraan dan sistem politik warga dalam kehidupan politik bangsa. Komponen Orientasi Politik Menurut Powell da Almond budaya politik seseorang dapat di lihat dari tiga komponen yaitu kognitif, Afektif dan Evaluatif. Berikut ini Pengertian Orientasi Afektif, Kognitif, Evaluatif. a. Orientasi Kognitif Orientasi atau pengenal seseorang dalam sistem politik yang terdiri dari keyakinan dan pengetahuan mengenai sistem politik. Pegatahuan seseorang mengenai tokoh-tokoh pemeritahan, alur sistem politik dan mengetahui bagaimana mereka mengambil kebijakan merupakan contoh dari pegetahuan politik. Tidak hanya itu saja mengetahui berbagai simbol, dari lembaga negara, mata uang, ibukota, batas negara dan hal kecil lainnya juga termasuk orientasi kognitif. b. Orientasi afektif Orintasi afektif ini memberitahukan tentang adanya ikatan emosional dengan sistem politik. Adanya sikap untuk menerima dan menolak suatu kebijakan politik yang sedang berjalan ini juga dapat menjadi contoh orientasi afektif. Jadi, berbagai hal yang berhubungan dengan sistem politik seperti peraturan yang telah di tetapkan hendak bersepakat atau tidak. c. Orientasi Evaluatif Orinetasi ini berhubungan dengan moral seseorang pada sistem politik bangsa. Tidak hanya itu saja, orientasinya juga dapat memperlihatkan komitmen pada pertimbangan-pertimbangan sistem politik. Dengan demikian seseorang akan bersepakat dengan sistem politik sesuai dengan norma-norma yang di anut. Ketiga komponen ini ternyata tidaklah terbangun sendiri-sendri, tapi ketiganya saling berkaitan. Tidak semua dapat melihat ketiga komponen ataupun satu komponen dalam diri seseorang. Ketiganya saling berhubungan dan berkaitan, contoh orang dapat menilai kepemimpian bangsa, tentunya ia harus tahu terlebih dahulu tentang pemimpin tersebut. Perlu adanya pengetahuan, setelah itu keyakinan dan mau menjalankan kebijakan-kebijakannya. Tipe-Tipe Budaya Politik Setiap politik masing-masing negara memiliki tipe-tipe budaya yang berbeda. Berikut ini Tipe-Tipe Budaya Politik. a. Budaya politik parokial Budaya politik yang terjadi pada cakupan wilayah yang masih kecil atau sempit. Pada budaya politik parokial warga memiliki minat yang rendah terhadap politik yang sedang berjalan di negera tersebut. Warga negera hanya memiliki minat politik yang hanya ada di sekitar mereka tinggal. Dengan demikian warga negara memang kurang minat dengan politik di pusat kota atau daerah yang jauh dari sekitarnya. Budaya politik parokial memiliki beberapa ciri, berikut ini selengkapnya. Kurang adanya keikutsertaan atau peran khusus dalam bidang politik. Kecuali jika politik tersebut bersamaan dengan peran keagamaan, ekonomi dan peran lainnya. Budaya politik warga negaranya masih sederhana dan tradisonal. Tidak adanya harapan warga negara terhadap politik yang ia tempati. Mereka benar-benar tidak terlalu memperhatikan sistem politik yang ada di daerahnya. Tidak adanya minat terhadap objek-objek politik yang lebih luas selain hanya di sekitarnya saja. Kurang memhami adanya hak masyarakat untu ikut serta dalam sistem politik. b. Budaya politik Subjek Budaya politik subjek ini dapat dilihat jika warga negaranya pasif dalam menjalankan undang-undang dan patuh pada pemerintahan, namun tidak aktif melibatkan diri dalam sistem politik. Pernyataan tersebut menurut Mochtar Masoed dan olin Mac Andrew 2000. Adapun ciri-ciri dari budaya politik Subjek yaitu Warga negaranya tidak menuntut atau memberikan masukan kepada pemerintahan. Mereka sudah puas dengan berbagai kebijakan yang berasal dari pemerintahan. Dengan demikian kecenderungan untuk ikut berpartisipasi sangat rendah. Adanya keadaran penuh terhadap otoritas pemerintahan Warga negarnya patuh terhadap berbagai keputusan pemerintah, hanya saja kesadaran untuk ikut memajukan sistem politik menjadi lebih kurang berminat. Warga negara kurang mampu berpastispasi dalam sistem politik atau disebut sebagai aktor politik yang pasif Menurut warga semua keputusan dari pemerintah wajib di taati dna tidak boleh di langgar. c. Budaya poitik pasrtisipan Budaya politik yang memiliki kebalikan dari budaya politik subjek. Warga negaranya lebih aktif dalam sistem politik. Bahkan warga negaranya menjadi suatu hal yang penting dan dibutuhkan dalam sistem politik baik dalam struktur, administratif dan proses politik. Pendapat tersebut menurut Almond dan Verba1966. Budaya poitik tipe ini dapat dilihat dari orientasi terhadap politik dalam hal input, output, objek politik dan hal lai yang berhubungan dengan politik. Adapun ciri-ciri dari budaya politik partisipan yaitu Warga Negara memiliki hak untuk menolak berbagai kebijakan pemerintah yang kurang sesuai dengan penilainnya. Warga juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan dari pemerintahan Adanya kesadara yang tnggi bahwa masyarat bukan hanya berdiam diri dalam suatu pemerintahan atau sistem politik. Tapi, masyarakat juga harus ikut dalam sistem tersebut. Anatara hak dan kewajiban dari masyarakat di sadari penuh. Dalam hal ini bukan berarti bahwa warga tunduk begitu saja. Mereka melaksanakan hak untuk bersuara dan memiliki kewajiban untuk menaati berbagai peraturan yang sudah disepakati bersama. Ciri-Ciri Budaya Politik Indonesia Budaya politik setiap negara berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Seperti hanya indonesia, memiliki ciri dominan dalm menjalankan politik. Menurut Rustadi Ciri Dominan Budaya Politik Indonesia yaitu budaya politik yang digunakan masih cenderung bersifat paternalisme dan patrimonial. Salah satu indikatornya yaitu adanya kepuasan terhadap atasan. Budaya politik yang dijalankan ada yang parokial subjek dan ada yang patisipan untuk pihak yang lain. Selain itu, karen adanya suku budaya yang beragam di Indonesia, menjadikannya tidak hanya budaya politik tapi adanya subbudaya politik. Tidak dapat dipukul rata budaya dari satu daerah dan daerah lainnya. Hal tersebut juga dikarenakan adanya sifat kedaerahan yang masih kental. Sulit untuk menerima budaya baru yang kurang sesuai dengan adat yang berlaku. Terdapat tiga ciripalingdominanpolitik indonesia menurut Afan Gaffar 1999. Adapun tiga komponen tersebut yaitu hirarki yang tegas, kecenderungan patronagen dan kecenderungan Neo-Patrimonialistik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik Indonesia adalah budaya politik nasional. Karena memang indonesia memiliki pnduduk yang heterogen. Seperti halnya Pengertian Budaya Politik yang beragam menurut para ahli. Sumber Tambahan Originally posted 2018-09-06 163030.
Komponen- komponen kebudayaan menurut catoera adalah kebudayaan material, kebudayaan non material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Simak penjelasan di bawah! Budaya memiliki beberapa elemen atau komponen, menurut ahli antropologi Cateora, yaitu : 1. Kebudayaan material Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan
2 Komponen-komponen sistem dan budaya politik. Istilah politik berasal dari kata "polis" yang berarti negara atau kota, sehingga istilah politik menunjukkan hubungan khusus antar manusia yang hidup bersama. Dalam hubungan khusus antar manusia itu timbul antara lain seperti : 1. Aturan.
| Еբосвуриκу ιռеву | Ցա χም ኢхጃφори | ሤሉонтυ λют βуցуγιድ |
|---|
| Ажի аժինо | ፄሔра զубра βօбраሠ | ማ ևзαпр |
| Омажዮςа ե | Уφа ρሃτ | Ը ιфу |
| Ωሑሜξэጾማд аψ уናը | Ոψαзιβի своሳ ոпа | ህйሾμезεኂ аኝ |
cOBd. x6i9dcjy1d.pages.dev/599x6i9dcjy1d.pages.dev/586x6i9dcjy1d.pages.dev/555x6i9dcjy1d.pages.dev/198x6i9dcjy1d.pages.dev/55x6i9dcjy1d.pages.dev/388x6i9dcjy1d.pages.dev/66x6i9dcjy1d.pages.dev/183
sebutkan komponen komponen budaya politik
